Ketua Yayasan UMB Bela Zulfikar Ahmad, Ingatkan Mekanisme Kerja DPR RI dan Ajak Kepala Daerah Lepas Atribut Partai
Ari W
BRITO.ID, BERITA BUNGO – Ketua Yayasan Universitas Muara Bungo (UMB), Andriansyah SE, M.Si, menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebutkan anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Zulfikar Ahmad, tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.
Menurut Andriansyah, penilaian seperti itu wajar dalam ruang demokrasi karena setiap orang berhak berpendapat. Namun, ia menilai akan ada pandangan berbeda jika hal tersebut ditanyakan langsung kepada masyarakat Bungo yang merasakan kinerja legislator tersebut.
“Orang bebas berpendapat. Coba kalau yang ditanya itu warga Bungo, kemungkinan jawabannya akan berbeda,” ujarnya, Senin (22/9/2025).
Andriansyah menegaskan, mekanisme kerja anggota DPR RI tidak serta-merta mengeksekusi program di lapangan. Aspirasi yang diserap dewan, kata dia, harus dikoordinasikan dengan kepala daerah, kemudian diperjuangkan ke kementerian terkait agar bisa diwujudkan dalam bentuk program pembangunan di daerah.
“Yang pasti aspirasi itu diserap dewan, lalu dikoordinasikan dengan kepala daerah—bupati maupun wali kota—untuk dijadikan program di daerah masing-masing. Bukan ke ketua-ketua DPC Demokrat,” jelasnya.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana kepala daerah di wilayah pemilihan Zulfikar Ahmad mau berkoordinasi dengannya. Sebab, menurutnya, keberhasilan memperjuangkan program pusat di daerah membutuhkan sinergi kuat antara legislatif dan eksekutif.
“Pertanyaannya, apakah para kepala daerah itu ada yang mau berkoordinasi juga dengan beliau? Untuk sama-sama memperjuangkan program ke kementerian terkait? Tidak semua orang bisa terpuaskan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Andriansyah mengusulkan agar kepala daerah melepaskan atribut partai yang melekat pada dirinya, bahkan jika perlu jabatan sebagai ketua atau pengurus partai. Hal ini, menurutnya, demi menghindari kecanggungan saat berkoordinasi dengan dewan pusat yang berasal dari partai politik berbeda.
“Mengusulkan kepada kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati, agar melepaskan atribut partai tempatnya bernaung. Kalau perlu melepaskan jabatannya sebagai ketua atau pengurus, supaya lebih nyaman berkordinasi dengan semua partai,” tegasnya.
Ia menambahkan, koordinasi yang baik dengan seluruh fraksi dan komisi di DPR RI sangat penting, sebab tidak semua komisi diisi oleh perwakilan dari Jambi. Bahkan, di satu komisi bisa ada tiga anggota dewan asal Jambi yang berasal dari partai berbeda.
“Bekerjalah dengan nyaman dan berkordinasi dengan semua partai. Karena tidak semua komisi di dewan itu diisi perwakilan Jambi. Bahkan, dalam satu komisi bisa ada tiga orang perwakilan Jambi,” pungkasnya.
(Redaksi)
