Organda Tolak Rencana Pemerintah Legalkan Ojek Online Jadi Angkutan Umum

Organda Tolak Rencana Pemerintah Legalkan Ojek Online Jadi Angkutan Umum

BRITO.ID, BERITA PADANG - Orgaisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Barat menolak wacana pemerintah untuk melegalkan sepeda motor sebagai angkutan umum karena dinilai bertentangan dengan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Kalau perlu kami ajukan perlawanan hukum jika rencana itu jadi direalisasikan," kata Ketua Organda Sumbar S. Budi Syukur di Padang, Rabu (16/1).

Menurutnya, menjadikan sepeda motor sebagai angkutan umum harus dipertimbangkan secara matang, tidak boleh gegabah karena efeknya terhadap angkutan umum akan sangat besar.

Saat ini keberadaan ojek online yang sudah merambah seluruh lini mulai dari jalan kecil di lingkungan permukiman hingga jalan-jalan utama perkotaan sudah sangat mempengaruhi pendapatan angkutan umum konvensional seperti angkot.

Organda menuntut angkutan berbasis daring itu ditertibkan karena tidak memiliki dasar hukum untuk beroperasi alias angkutan ilegal. Regulasi yang dibutuhkan bukan dengan cara melegalkan sepeda motor sebagai angkutan umum.

"Kami minta ditertibkan bukan dilegalkan jadi angkutan umum," katanya.

Sebagai organisasi yang manaungi angkutan darat, menurut Budi Syukur, sudah menjadi kewajibannya untuk melindungi kepentingan anggota yang terancam oleh keberadaan angkutan ilegal atau aturan yang dibuat untuk melegalkannya.

Sebelumnya Kementerian Perhubungan berencana untuk menjadikan sepeda motor sebagai angkutan umum dengan menerbitkan aturan khusus menggunakan kewenangan diskresi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Hal itu disebabkan motor bukan angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (red)