Pengangguran dan Kemiskinan di Jambi Tinggi, Ini Formula Disiapkan Pemprov

Pengangguran dan Kemiskinan di Jambi Tinggi, Ini Formula Disiapkan Pemprov

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Tingkat pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Jambi menjadi pokok bahasan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Namun, menyikapi hal itu, Sekda Provinsi Jambi, M Dianto menanggapi Pemprov Jambi telah menyiapkan formula mengatasi hal ini.

 

Sekda Provinsi Jambi, M Dianto Rabu (19/6/2019) menjelaskan dalam rapat pandangan Fraksi terhadap Ranperda pertangggungjawaban APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018. Beberapa Fraksi menanyakan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2017, 4,64 di tahun 2018 menjadi persen 4,71 persen.

 

"Ini memang ada kenaikan, walaupun tidak signifikan tetapi ini sudah menampakkan kinerja kita sesuai jalur yang benar,” ujarnya.

 

Akan tetapi beberapa Fraksi menilai, saat ini masih tergolong kecil peningkataan angka pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Jambi.

 

Dijelaskannya, saat ini pihaknya telah melakukan upaya agar angka kemiskinan ini terus terjadi penurunan, begitu juga angka pengangguran.

 

Saat ini produksi tenaga kerja di Provinsi Jambi setiap tahun lebih dari 6.000 sarjana yang dicetak dari berbagai Universitas yang ada di Jambi.

 

“ Provinsi Jambi berlomba dengan produksi sarjana yang dihasilkan, dengan kegiatan pemerintah yang dapat menyerap tenaga kerja,” katanya.

 

Sambungnya, salah satu upaya pemerintah mengirimkan 50 tenaga kerja keluar negeri dengan program magang ke Jepang yang didukung penuh Kementerian Tenaga Kerja. Selain tenaga kerja perusahaan, Pemerintah Provinsi Jambi juga berupaya untuk para tenaga perawat agar dapat bekerja di luar negeri yang kebutuhannya setiap tahun cukup meningkat.

 

"Alumni dari sekolah keperawatan juga kita linkan  dengan tenaga perawat di luar negeri," ungkapnya.

 

Jadi upaya pemerintah mengurangi tingkat pengangguran dan juga tingkat kemiskinan masyarakat dengan berbagai formula, memperbaiki infrastruktur dan memberdayakan program dari Kementerian Sosial yang disinergikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Wan/ADV)