MUI Sarankan Salat Jumat di Zona Merah Diganti Salat Zuhur di Rumah

Terkait dengan soal salat Jumat disaat pengetatan pemberlakuan pembatasan masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyampaikan soal fatwa MUI. "Fatwa MUI, jika di suatu daerah itu penyebaran virusnya tidak terkendali atau alias berada di zona merah, sebaiknya umat Islam tidak melaksanakan salat berjemaah. Termasuk salat Jumat. Jadi mereka salat berjemaah di rumah saja. Jadi cukup diganti dengan salat Zuhur," ujar Anwar Abbas saat dihubungi, Rabu (23/6/2021).

MUI Sarankan Salat Jumat di Zona Merah Diganti Salat Zuhur di Rumah
Istimewa. (Istimewa)

BRITO.ID, BERITA JAKARTA - Terkait dengan soal salat Jumat disaat pengetatan pemberlakuan pembatasan masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyampaikan soal fatwa MUI.

"Fatwa MUI, jika di suatu daerah itu penyebaran virusnya tidak terkendali atau alias berada di zona merah, sebaiknya umat Islam tidak melaksanakan salat berjemaah. Termasuk salat Jumat. Jadi mereka salat berjemaah di rumah saja. Jadi cukup diganti dengan salat Zuhur," ujar Anwar Abbas saat dihubungi, Rabu (23/6/2021).

Kebijakan meniadakan salat Jumat di Jakarta bukan hal baru. Kebijakan ini pernah diterapkan oleh Gubernur Anies Baswedan di masa-masa awal pandemi virus Corona tahun lalu.

Pemerintah telah menetapkan status Jakarta zona merah sehingga harus diperketat. Untuk itu, Anwar Abbas meminta masyarakat di sana mengikuti kebijakan pemerintah DKI Jakarta.

"DKI kan luar biasa orang keluar-masuk. Pemerintah sudah menetapkan di daerah mana yang sangat tinggi, dan di mana yang sedang, di mana yang rendah," ucap Anwar.

Namun Anwar meminta agar pemerintah menerapkan status kawasan atau daerahnya tidak asal memutuskan. Kebijakan itu perlu didasarkan atas data lapangan dan pendapat ahli.

"Cara menentukan ini tidak merah itu merah, menentukan bukan pemerintah semata, tapi berdasarkan fakta dan juga para ahli. Kadang ada bupati main omong saja, padahal menurut para ilmuwannya bilang masalah itu nggak benar," ujarnya.

Untuk diketahui, MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai salat Jumat pada 2020. Fatwa tersebut berjudul 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19'.

Ada 9 ketentuan hukum yang mendasari fatwa itu. Pada ketentuan ke-3 berbunyi bisa meninggalkan salat Jumat apabila seseorang berada di kawasan yang potensi penularannya tinggi. Berikut ini isinya:

3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat Zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.

Muhammadiyah Dukung Zona Merah Tiadakan Jumatan

Muhammadiyah pun setuju dan menyebut salat Jumat pun lebih baik diganti dengan salat Zuhur di rumah. Hal itu demi mencegah lonjakan kasus COVID-19.

"Betul. Untuk daerah merah dan tingkat penyebaran wabah tinggi, salat berjemaah, termasuk (salat) Jumat, lebih baik di rumah saja," ucap Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmad, saat dihubungi, Rabu (23/6/2021).

Kemudian, secara terpisah, Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut Muhammadiyah mendukung kebijakan PPKM dari pemerintah. Termasuk soal aturan beribadah.

"Muhammadiyah mendukung keputusan pemerintah tentang PPKM. Sebaiknya umat Islam mematuhi kebijakan pemerintah untuk kebaikan bersama," kata Abdul Mu'ti.

Aturan yang baru dikeluarkan Gubernur Anies Baswedan adalah Kepgub Nomor 796 Tahun 2001 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro seiring dengan melonjaknya kasus Corona. Kepgub tersebut mengatur kegiatan peribadatan masyarakat DKI Jakarta.

"(Kegiatan ibadah) dilaksanakan di rumah," bunyi poin 7.

Masjid Raya Jakarta Islamic Centre juga tidak menyelenggarakan kegiatan pelayanan peribadatan kepada masyarakat, seperti salat Jumat dan salat wajib berjemaah. Hal itu menyesuaikan aturan PPKM Mikro DKI yang baru terbit.

"Meski demikian, azan tetap dikumandangkan dan salat lima waktu tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat khusus bagi pegawai Masjid Raya JIC yang bertugas pada hari itu. Demikian juga kegiatan lainnya, seperti dakwah, kajian, pendidikan tetap dilaksanakan secara daring," ujar Kepala Sekretariat Masjid Raya Jakarta Islamic Centre, Ahmad Juhandi, dalam keterangan tertulis.

Ahmad menerangkan peniadaan pelayanan kegiatan peribadatan ini berlaku sampai 5 Juli 2021. Hal ini juga diputuskan setelah berkoordinasi dengan Biro Dikmental DKI Jakarta, arahan Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, DMI Provinsi DKI Jakarta, Camat Koja, Lurah Tugu Utara, dan Kepala Puskesmas Koja.

Sumber: detikcom
Editor: Ari