SMART MESEM: Ketika Akademisi Bungo Menawarkan Cara Baru Mengelola Daerah
Ari W
BRITO.ID, BERITA BUNGO — Pembangunan daerah kerap dinilai dari besarnya anggaran yang terserap, banyaknya proyek yang diselesaikan, atau tercapainya indikator kinerja. Namun, di balik angka-angka itu, ada pertanyaan penting: apakah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat kepercayaan warga terhadap pemerintah?
Pertanyaan tersebut menjadi titik berangkat gagasan dalam buku SMART MESEM: Governansi Sosio Teknis Perikanan dan Perairan karya Mulia Jaya, S.IP., M.Si., dosen Universitas Muara Bungo (UMB). Buku itu diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, Dr. Donny Iskandar, S.Sos., M.T., di Universitas Muara Bungo, Sabtu (17/10/2026).
Penyerahan buku tersebut memperkenalkan pendekatan yang mempertemukan pencapaian target kinerja dengan nilai kemanusiaan dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan daerah.
SMART MESEM, Apa Artinya?
SMART merupakan singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound. Dalam praktik pemerintahan, prinsip ini mendorong tujuan yang spesifik, indikator yang terukur, target yang realistis, program yang relevan, serta batas waktu pelaksanaan yang jelas.
Sementara itu, MESEM merupakan akronim dari Morality, Empathy, Social-Oriented, Engagement, dan Mutual Trust: moralitas, empati, orientasi sosial, keterlibatan, serta kepercayaan timbal balik.
Morality menempatkan etika dan integritas sebagai dasar keputusan; Empathy menuntut kepekaan terhadap pengalaman warga; Social-Oriented mengarahkan kebijakan pada kepentingan sosial; Engagement menghendaki partisipasi bermakna; dan Mutual Trust menekankan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat.
Dengan demikian, SMART menjawab bagaimana program mencapai target, sedangkan MESEM mengingatkan untuk siapa pembangunan dijalankan dan bagaimana manusia diperlakukan selama prosesnya. Keduanya ditempatkan sebagai prinsip yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.
Dari Perairan ke Tata Kelola Publik
Buku tersebut secara khusus membahas governansi sosio-teknis perikanan dan perairan. Pendekatan ini memandang pengelolaan sumber daya sebagai hasil interaksi antara masyarakat, institusi, kebijakan, pengetahuan, dan teknologi.
Sarana teknis atau program bantuan belum tentu menghasilkan manfaat yang bertahan lama tanpa koordinasi antarlembaga, keterlibatan pelaku perikanan, serta perhatian terhadap kondisi lingkungan. Dalam konteks Kabupaten Bungo, gagasan itu relevan untuk didiskusikan dalam pengelolaan perairan darat dan pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam.
Dalam kerangka yang lebih luas, SMART MESEM juga menawarkan cara membaca kualitas pembangunan. Program tidak cukup dinilai dari realisasi kegiatan dan pengeluaran, tetapi perlu ditelaah dari manfaat yang diterima warga serta mutu proses pelaksanaannya.
Menjembatani Kampus dan Pemerintah
Penyerahan buku kepada sekretaris daerah menjadi bentuk komunikasi antara perguruan tinggi yang mengembangkan pengetahuan dan pemerintah daerah yang menjalankan kebijakan publik. Sekretaris daerah memiliki peran dalam koordinasi perangkat daerah, sedangkan kampus dapat menyumbang analisis dan alternatif penyelesaian masalah.
Namun, penyerahan tersebut bukan bukti bahwa SMART MESEM telah diadopsi sebagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Bungo. Penerapannya memerlukan pembahasan, pengujian, serta penyesuaian dengan prioritas dan kewenangan daerah.
Gagasan ini sekaligus menunjukkan bahwa inovasi pemerintahan tidak selalu berbentuk aplikasi baru atau infrastruktur fisik. Perubahan cara mendengarkan warga, memperkuat etika pelayanan, mengukur hasil, dan membangun rasa saling percaya juga dapat menjadi bagian dari pembaruan tata kelola.
Dari Universitas Muara Bungo, SMART MESEM menyampaikan pesan bahwa pembangunan yang baik perlu memenuhi dua ukuran sekaligus: berhasil menurut indikator kinerja dan bermakna bagi masyarakat yang merasakan dampaknya. (*)
